Jakarta, CNBC Indonesia –Sudah bukan rahasia lagi, PT Monetary institution Muamalat Indonesia Tbk tengah bermasalah. Monetary institution syariah tertua di Indonesia itu tengah dirundung masalah. Tercatat sejak 2015, Muamalat mengalami masalah permodalan.
Penyebabnya, pemegang saham lama enggan menyuntikkan dana segar. Puncaknya terjadi pada 2017. Rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) turun menjadi 11,58%. Angka itu masih dalam batas aman karena konsesi Basel III untuk CAR minimal 12% untuk menyerap risiko secara countercyclical.
Kinerja Monetary institution Muamalat tergerus lonjakan pembiayaan bermasalah (non-performing finance/NPF). NPF financial institution syariah itu sempat di atas 5%, lebih tinggi dari batas maksimal ketentuan regulator.
Data terakhir, laba bersih Monetary institution Muamalat hanya tersisa Rp 6,57 miliar pada periode Januari-Agustus 2019. Laba bersih itu anjlok 94,07% dibandingkan dengan setahun lalu yang tercatat Rp 110,9 miliar.
Berdasarkan publikasi laporan bulanan, pendapatan setelah distribusi bagi hasil Monetary institution Muamalat tercatat Rp 415,57 miliar, turun dibandingkan setahun lalu Rp 857,27 miliar.
Monetary institution Muamalat mencatatkan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp 698,85 miliar yang didominasi oleh pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai.
Sementara itu, beban operasional lainnya mencapai Rp 1,08 triliun, yang didominasi oleh beban tenaga kerja dan beban lainnya.
Monetary institution Muamalat sempat bikin heboh industri keuangan pada pekan ini. Sebabnya dikabarkan financial institution BUMN telah mengonfirmasi untuk melakukan due diligence dalam rangka suntikan modal ke financial institution syariah pertama di Indonesia ini.
Asal usul kehebohan tersebut adalah sebuah riset dari sekuritas swasta yang diterbitkan 2 Oktober 2019. Alhasil saham financial institution BUMN sempat jatuh pada perdagangan senin (7/10/2019).
Namun 3 financial institution BUMN, yakni PT Monetary institution Mandiri Tbk (BMRI), PT Monetary institution Negara Indonesia Tbk (BBNI), dan PT Monetary institution Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) kompak membantah informasi tersebut.
Nah kali ini, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menerima perwakilan Islamic Develpoment Monetary institution dan Manajemen Monetary institution Muamalat.
Berdasarkan agenda yang terpampang di Situs Resmi Wapres RI, pertemuan tersebut diadakan pada pukul 15.00 WIB di Kantor Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat.
Belum tahu apa agenda tersebut. Yang jelas Ma’ruf Amin sempat menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Monetary institution Muamalat.
Ia pun telah berkiprah 17 tahun di financial institution tersebut.
Minta Tolong BKPM
Muamalat ternyata juga telah bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam rangka membuka peluang bisnis dengan investor luar negeri. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama kedua belah pihak di Muamalat Tower, Jakarta, Jumat (25/10/2019).
Chief Govt Officer Monetary institution Muamalat Achmad Good ample. Permana mengatakan, BKPM merupakan pintu gerbang investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, Monetary institution Muamalat mengajak BKPM berkolaborasi agar terjalin pertukaran informasi terkait peluang investasi yang potensial.
Apalagi Monetary institution Muamalat merupakan financial institution devisa dan satu-satunya financial institution syariah yang memiliki kantor cabang penuh (beefy division) di luar negeri. Demikian disampaikan Kusmana seperti tertuang dalam rilis yang diterima CNBC Indonesia, Minggu (27/10/2019).
“Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan penanaman modal dan promosi hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara lain, khususnya dengan Malaysia di mana kami memiliki beefy division di sana,” katanya. Turut hadir pula dalam seremoni itu Kepala BPPHT BKPM Suhartono, Komisaris Utama Monetary institution Muamalat Ilham Habibie.
Dengan adanya kerja sama dengan BKPM, Monetary institution Muamalat akan menjadi financial institution rujukan bagi investor asing yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia. Hal itu akan mendorong pertumbuhan nasabah baru dan menaikkan volume dana penempatan giro perseroan.
“Kami sekaligus menjadi financial institution syariah rekanan pertama negara melalui BKPM,” imbuhnya.
Menurut Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal BKPM Wisnu Wijaya Soedibjo, BKPM senantiasa mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk memberikan kemudahan bagi para investor.
“Dengan terlaksananya kerja sama antara BKPM dengan lembaga perbankan seperti Monetary institution Muamalat, investor memiliki referensi untuk pendanaan, sehingga harapannya dapat mempercepat proses realisasi investasi”, kata Wisnu.
Selain Malaysia, Monetary institution Muamalat juga berharap dapat menggaet investor asing yang datang ke Indonesia khususnya dari negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Brunei Darussalam dan negara-negara di Timur Tengah. Namun, tidak tertutup kemungkinan juga menjalin kerja sama dengan investor negara lain, seperti Singapura, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan atau Jepang.
(dru)
